Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Tengah

Dr. Asep Setiawan hadir menjadi narasumber dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Tengah di Palangkaraya hari Jumat (19/5). Asep yang juga anggota Dewan Pers memberikan pengantar dalam survei yang menghadirkan informan ahli dari kalangan pers, lembaga pemerintah dan civil society.

Dalam pengumpulan data Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di Kalimantan Tengah ini hadir 10 informan ahli dan narasumber seperti Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Christian Ribut Yoga, Sri Martiati dari Aliansi Jurnalis Independen, Sutransyah dari SMSI Kalimantan Tengah, Imam Mangkunegara Direktur Operasional PT Barito Bhakti Persada dan Junaidi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Narasumber dan Informan Ahli dalam acara Survei Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Tengah di Palangkaraya hari Jumat (19/5).

Asep menjelaskan bahwa survei yang dilakukan setiap tahun ini memotret kondisi Kemerdekaan Pers selama tahun 2023. Pers sering dikatakan sebagai pilar ke-empat demokrasi. “Maknanya, pers adalah bagian dari dan berperan penting dalam mewujudkan tatanan demokrasi di Indonesia. Peran penting pers terkait dengan kapasitas informatifnya, yakni kemampuannya menyampaikan informasi, membangun agenda setting dan opini publik,” katanya.

Menurut Asep, Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kemerdekaaan pers di Indonesia dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan kajian bagi upaya perbaikan ke depan. “Survei IKP perlu dilakukan secara ajeg setiap periode waktu tertentu, misalnya setiap tahun untuk memantau kemajuan atau kemunduran (progress/regress) kondisi kemerdekaan pers,” tambah Asep.

Nilai IKP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 sebesar 83,23, berada dalam kategori “cukup bebas”. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (84,70), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,81), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,74). Sedangkan IKP Nasional tahun 2022 mencapai angka 77,88 yang masuk dalam kategori cukup bebas. Pengumpulan data ini dilakukan di 34 provinsi dan dijadwalkan berakhir bulan Juni sebelum disusun laporan akhir IKP 2023.

Editor : Tria Patrianti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *